MENGENAL BISNIS JASA PENGIRIMAN UNTUK PARA CALON PELAKU USAHA UMKM BAGIAN III


Persyaratan Administratif, Dalam tata cara pendirian usaha jasa pengiriman barang yang perlu Anda cermati adalah persyaratan administrasi. secara umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan usaha jasa pengiriman barang dan pos tersebut Anda harus mempersiapkan persyaratan administrasinya, yaitu: Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu bidang usahanya melakukan penyelenggara jasa titipan dan telah disahkan oleh kementerian hukum dan HAM atau instansi yang berwenang, Memiliki modal paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 100.000.000 (seratus juta rupiah), Menyertakan nomor pokok wajib pajak, Menyertakan proposal usaha 5 tahun yang berisi, profil badan usaha (struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas), aspek teknis, Aspek bisnis dan aspek keuangan, Surat keterangan domisili tempat usaha, tanda Daftar KTP pimpinan perusahaan.




Selanjutnya persyaratan tata cara pendirian usaha jasa pengiriman barang adalah Rekomendasi dari Gubernur untuk cakupan wilayah operasinya paling sedikit 4 kabupaten/kota, Surat keterangan memiliki sekurang-kurangnya 1 buah timbangan 0 sampai dengan 30 kilogram sampai dengan ketelitian 100 gram. Surat Pakta Integritas pemohon.

Mekanisme Mengajukan Izin Usaha jasa Pengiriman Barang, Kalau Anda sudah mengetahui persyaratan yang dibutuhkan, maka selanjutnya mengetahui tata cara atau prosedur pengajuan usaha jasa pengiriman barang dengan pembukaan kantor pusat atau kantor cabang, sebagai berikut: permohonan izin penyelenggaraan pos tertulis diajukan kepada daerah, melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang oleh kantor pusat penyelenggara, fotocopy Surat Ijin Penyelenggaraan Jasa titipan (SIPJT), fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Rekomendasi pendirian kantor cabang dari pemerintah daerah.

permohonan izin penyelenggaraan usaha jasa pengiriman barang nantinya akan diajukan ke Direktur Jenderal sesuai dengan jenis izin dan jenis layanan, Direktur Jendral melakukan verifikasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan pos, Jika diperlukan pemohon izin penyelenggaraan pos harus memberikan penjelasan rencana usaha melalui paparan sesuai dengan permohonan izin yang diajukan. Proses verifikasi izin penyelenggaraan pos kemudian akan ditetapkan dalam waktu paling lambat 14 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan,

Bila setelah mendapatkan hasil verifikasi dokumen jasa pengiriman barang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, pemohon masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Bila lewat dari waktu yang sudah ditetapkan maka permohonan akan dianggap batal dan dokumen persyaratan akan di kembalikan kepada pemohon. Bila sudah diverifikasi maka langkah selanjutnya dalam pemohon membayar biaya izin penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyerahkan bukti pembayaran biaya izin.